Logo dar Perkumpulan Ekonomi Indonesia-Jerman

Uni Eropa Mendorong Kesepakatan CEPA Menuju Tahap Penandatanganan

  • News

Pengajuan Komisi Eropa atas proposal Indonesia–EU CEPA dan IPA kepada Dewan menandai langkah terbaru dalam proses ratifikasi. Kesepakatan tersebut diharapkan dapat mendukung perdagangan, investasi, akses pasar, serta hubungan ekonomi antara Indonesia dan Uni Eropa.

News EU Moves CEPA Deal Closer to Signing

Komisi Eropa telah menyerahkan usulan Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan Investment Protection Agreement (IPA) dengan Indonesia kepada Dewan untuk ditandatangani dan diselesaikan. Langkah prosedural terbaru ini menandai tahapan terkini menuju ratifikasi kedua perjanjian tersebut.

 

Dalam pernyataan pada 29 Juni, Komisi memaparkan usulan CEPA dan IPA kepada Dewan agar dapat ditandatangani dan diselesaikan, sekaligus membuka jalan bagi pemungutan suara setelah musim panas. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen diperkirakan, secara tentatif, akan menandatangani kesepakatan tersebut pada bulan Oktober.

 

Berdasarkan usulan CEPA, Uni Eropa menyatakan bea masuk akan dihapus pada 98,5% pos tarif. Selain itu, prosedur ekspor untuk barang-barang UE ke Indonesia, termasuk produk pertanian dan pangan, akan disederhanakan. Perjanjian ini juga diharapkan membuka peluang investasi baru di Indonesia, terutama pada kendaraan listrik, elektronik, dan farmasi, serta memberikan perlindungan bagi 221 indikasi geografis milik UE.

 

Komisi kini meminta persetujuan Dewan untuk menandatangani perjanjian tersebut. Setelah penandatanganan, CEPA dan IPA memerlukan persetujuan Parlemen Eropa sebelum dapat diselesaikan dan mulai berlaku. Komisi menyatakan otoritas Indonesia menjalankan prosedur ratifikasi internal mereka sendiri secara paralel.

 

Sebelumnya, Indonesia menyatakan menargetkan penyelesaian proses ratifikasi pada paruh kedua 2026, dengan implementasi ditujukan untuk awal 2027. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan setelah pertemuan bilateral dengan Komisaris Perdagangan Uni Eropa Maroš Šefčovič di Brussels pada 5 Juni bahwa Indonesia berupaya menjaga agar proses tetap sesuai jadwal.

 

“[Kami] menargetkan proses ratifikasi IEU-CEPA selesai pada paruh kedua 2026 agar implementasi dapat dimulai pada awal 2027,” kata Airlangga, sebagaimana dikutip dari laman resmi Kementerian Koordinator.

 

Kementerian juga menyatakan perjanjian ini diharapkan meningkatkan akses pasar bagi produk Indonesia ke UE, termasuk melalui penghapusan tarif untuk banyak barang ekspor. Dalam pernyataan terpisah, Airlangga menambahkan bahwa IEU-CEPA akan memberikan akses yang lebih kompetitif bagi produk manufaktur Indonesia di pasar Eropa.

Dalam kategori:

Baca berita terbaru

Lihat semua Berita
  • News AHK Indonesia/EKONID’s Online Legal Roundtable 2026
    Berita

    AHK Indonesia/EKONID’s Online Legal Roundtable 2026 - Government Procurement in Indonesia: Requirements, Mechanisms, and Strategic Approaches

    On Tuesday, 15 September 2026, EKONID hosted the online roundtable “Government Procurement in Indonesia: Requirements, Mechanisms, and Strategic Approaches” via Microsoft Teams. The session gave EKONID members an overview of Indonesia’s government procurement framework and the requirements companies should consider when entering the public procurement market.

  • News President Prabowo Appoints Suahasil Nazara as Indonesia’s New Finance Minister
    Berita

    Presiden Prabowo Tunjuk Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Baru

    Presiden Prabowo Subianto menunjuk Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan baru pada 14 September 2026, menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa. Suahasil, yang sebelumnya menjabat Wakil Menteri Keuangan, menegaskan komitmennya untuk menjaga disiplin fiskal, kredibilitas APBN, serta melanjutkan arah kebijakan Kementerian Keuangan.

  • News Indonesia Positions as Global Food Exporter and Industrial Partner at BRICS Summit
    Berita

    Indonesia Posisikan Diri sebagai Eksportir Pangan Global dan Mitra Industri di KTT BRICS

    Presiden Prabowo Subianto memaparkan prioritas Indonesia di bidang ketahanan pangan, kerja sama industri, dan pembangunan berketahanan iklim dalam KTT BRICS ke-18 di New Delhi. Ia juga mendorong penguatan kerja sama antarnegara anggota dalam pengembangan rantai pasok, industrialisasi, dan investasi.

Mencari sesuatu yang lain?

Di pusat informasi kami, Anda dapat menemukan berita terkini, unduhan, video, podcast.

Pergi ke Pusat Informasi